AKSI TEATRIKAL - Ratusan massa dari Aliansi Masyarakat Anti-Radikalisme (AMAR) menggelar teatrikal saat aksi menuntut penutupan sebuah radio komunitas di Jl Soekarno-Hatta, Kota Ponorogo, Kamis (29/9/2011).

P3M, PONOROGO - Sekitar seribu warga NU atau Nadhliyin di Kabupaten Ponorogo yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Antiradikalisme (AMAR), Kamis (29/9/2011) kemarin melakukan demonstrasi di pusat kota.
Massa menentang ajaran radikalisme Islam yang mereka sebut-sebut mulai muncul di wilayah tersebut. Koordinator aksi, Ahmad Subekhi yang juga komandan Banser Ponorogo mengatakan, pada 6 September lalu, radio Idzatul Al Khoir menyiarkan sebuah acara yang dianggap telah menyudutkan kaum Nahdliyin.
Disebutkan dalam acara itu, bahwa amaliyah Ahlussunnah Wal Jamaah merupakan peninggalan agama tertentu di masa lampau.
Ada lima orang saksi yang mendengar siaran tersebut. “Dalam siaran radio itu, mereka mengafirkan sesama muslimin. Ini sangat menyakitkan. Jangan sekali-kali menyebut dirinya adalah yang paling benar,” katanya.
Karena itu, ia mendesak pihak-pihak terkait, segera menutup segala aktivitas radio tersebut. “Jika usai aksi ini, radio tidak segera ditutup, kami akan demo menurunkan massa yang lebih banyak,” ujarnya bernada mengancam.
Protes massal yang dilakukan sejumlah ormas NU, mulai dari Gerakan Pemuda Ansor, Banser, PMII, IPNU, serta IPPNU kemarin merupakan respons terbuka yang mereka lakukan secara masif atas aktivitas Radio ‘Idzatul Al Khoir’ yang ada di kantor Majelis Tafsir Al Quran (MTA). Mereka menilai radio itu menyebarkan ajaran berbau pertentangan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan).
Suasana aksi sempat sedikit memanas saat massa yang berjumlah ribuan itu berhenti di depan kantor radio di Jalan Soekarno-Hatta, Ponorogo. Beruntung polisi segera membentuk pagar betis dan melarang pengelola maupun karyawan radio untuk keluar kantor, sehingga aksi kekerasan bisa dihindarkan.
Sementara itu, pengurus harian Radio Izzatul Al Khoir, Muhklis, membantah keras pihaknya menyebarkan ajaran sesat dalam siaran radio mereka. “Kami hanya berpedoman pada ajaran Islam yang sesungguhnya,” bantahnya.
Kemarin, ia sempat mencoba keluar dari dalam kantor radio untuk menemui massa yang berunjuk rasa. Namun, niat dia dilarang oleh aparat kepolisian dengan alasan menghindari terjadinya kesalahpahaman yang bisa berujung pada tindak kekerasan.
Muklis yang juga pengelola Islamic Center Abdulloh Ghohim Assam’il mengatakan, ia sejatinya siap berdialog secara damai jika banyak orang resisten dengan isi radio tersebut. Namun, ia meminta agar difasilitasi pihak berwenang.
Muklis berharap, perbedaan pemahaman mengenai ajaran Islam maupun materi siaran radio yang dipersoalkan warga tidak terus berlarut-larut, apalagi menyebabkan terjadinya konflik sosial. Kalaupun keberadaan radio komunitas berlatar belakang Islam tersebut dipersoalkan, ia mengisyaratkan akan berkompromi demi meminimalisasi potensi maupun risiko terjadinya kesalahpahaman dengan warga Nahdliyin.
Ketua PWNU Jatim, Mutawakkil Alallah meminta agar persoalan bid’ah menjadi perhatian semua pihak. Apalagi, masalah ini kerap mengundang perselisihan. “Adalah tugas pemerintah, kementrian agama, MUI, dan organisasi keislaman kita memberi pencerahan kepada masyarakat,” kata Mutawakkil.
Permasalahan yang timbul akibat bid’ah semata-mata karena kurangnya komunikasi antara masyarakat yang memahaminya dengan tokoh. “Kalau perkara bid’ah itu dikomunikasikan dengan baik dengan semua pihak, masalah tidak akan timbul,” tandasnya.
Kendati demikian, masyarakat sendiri harus mau memahami dan bisa menghargai perbedaan. Sebab, bid’ah memang diakui selalu menimbulkan pro dan kontra. “Aparat keamanan dan penegak hukum harus bisa mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Mutawakkil.

Sumber: Tribun Online