JAKARTA (Suara Karya): Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang sedang dibahas Pansus DPR, jangan disikapi dengan anarkisme. Namun, hal itu harus direspons secara bijaksana dan berhati-hati terutama poin krusial terkait pembubaran ormas radikal dan penilaian gerakan kontraterorisme. 

"Mengenai pembubaran ormas radikal, anarkis dan anti-demokrasi," kata anggota Komisi X DPR RI Nurhasan Zaidi di Jakarta, akhir pekan lalu. Menurut dia, RUU Ormas harus hati-hati dalam menetapkan kriterianya.

"Kriteria itu harus dipahami bersama dan ormas Islam harus dalam frekuensi yang sama dalam penyikapan," ujarnya seperti dikutip Antara. Jika yang terjadi adalah anarkisme atau kekerasan terhadap pihak lain yang merugikan dan terbukti sah secara hukum, maka kewajiban aparat untuk segera menindak, menangkap pelaku dan membubarkan ormas yang melakukan kekerasan tersebut.

Tetapi, tutur ia menambahkan, dasar hukumnya juga harus kuat dan investigasi komprehensif mesti dilakukan setelah mendengar kedua pihak secara adil. "Prinsipnya adalah jangan asal tunjuk ormas, apalagi dengan `stereotyping` yang makin menyudutkan mereka. Dua di antara beberapa ormas Islam yang sering disebut sebagai ormas radikal dan anarkis. Tentu itu harus dibuktikan dengan tegas secara hukum," katanya.

Isu penting lain yang harus disikapi secara bijak dalam pembahasan RUU Ormas adalah peran ormas Islam dalam penanggulangan terorisme. Menurut dia, masih maraknya aksi dan tindakan terorisme di Indonesia tidak bisa dinafikan juga membuat ormas Islam kecolongan.

"Ratusan ribu institusi pendidikan berupa sekolah, pesantren, ma`had yang dimiliki seluruh ormas Islam, apakah tidak bisa membendung merebaknya ideologi perusak itu," ujarnya.

Selain itu, juga apakah karena rancangan kurikulum yang masih bolong-bolong atau justru karena dukungan pemerintah yang kurang dalam aspek finansial sehingga pengelolaan "pendidikan kontra-terorisme" di berbagai ormas Islam menjadi tidak maksimal. (Tri Handayani)