Salah satu kelemahan mendasar berbagai gerakan Islam yang hendak memperjuangkan demokrasi dan tegaknya hak-hak asasi atau hak-hak rakyat adalah pemetaan masalah dan evaluasi, seperti apa dan sudah sampai dimana sesungguhnya proses perubahan tersebut dalam masyarakat. Kelemahan inilah yang seringkali membuat pekerjaan berulang-ulang dan bahkan kontradiksi satu dengan lainnya, karena kegiatan itu seringkali berangkat dari asumsi belaka.

Program fiqh siyasah li mashalih ar-ra'iyyah atau katakanlah fiqh politik untuk kesejahteraan rakyat yang berusaha mendorong demokratisasi masyarakat, khususnya melalui pesantren demi tegaknya hak-hak rakyat dari penindasan negara maupun manipulasi para elit politik, ingin menghindari tradisi tersebut. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) mendokumentasikan hampir seluruh proses dan perjalanan kegiatan-kegiatan kami, meskipun tidak semuanya dipublikasikan. Dan juga ingin melakukan pemetaan dan evaluasi secara periodik. Buku ini adalah salah satu upaya melakukan pemetaan dan evaluasi itu, setelah program ini berjalan lebih dari dua tahun.

Dengan pemetaan ini kami misalnya menjadi menyadari bahwa tidak seperti anggapan kami sebelumnya, juga banyak orang mungkin, bahwa referensi pesantren hanyalah kitab kuning. Mereka, para pemimpin pesantren, sangat menyadari perlunya referensi lain yang bisa menjadi acuan dalam menanggapi perubahan-perubahan masyarakat. Mereka juga memiliki cara sendiri dalam akses informasi dan belajar dari perubahan masyarakat tersebut. Selain juga memiliki cara yang khas bagaimana menyampaikan perubahan-perubahan yang tak terhindarkan tanpa gejolak yang berarti. 

Buku ini diangkat dari laporan penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjajaki dan memetakan pandangan para kiai/nyai para pemimpin pondok pesantren dan pemuka Islam lainnya mengenai demokrasi.

Penelitian ini merupakan bagian dari rangkaian pendidikan politik Islam untuk pengutan demokrasi dan hak-hak rakyat/manusia. 

Sasaran dari semua kegiatan ini adalah para kiai/nyai pemuka agama Islam dan pesantren di lingkungan NU, terutama di pedesaan. Pilihan itu berdasarkan asumsi bahwa kooptasi negara terhadap masyarakat sipil begitu kuat di bawa rezim Orde Baru. Lebih dari 30 tahun, elemen-elemen masyarakat yang selama ini mewakili masyarakat sipil seperti pemimpin organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik, pada dasarnya tidak lagi mampu mewakili kepentingan rakyat dan memperjuangan kepentingan tersebut. Dalam kategori ini termasuk pula para pemimpin dari golongan "wakil rakyat", baik di pusat maupun di daerah.

Betapa pun luas, kuat, dan dalamnya kooptasi yang dilakukan pemerintahan Orde Baru, masih terdapat sejumlah kelompok dalam masyarakat yang mampu bertahan. Salah satunya adalah para kiai/nyai yang mampu mempertahankan independensi mereka. Mereka diharapkan dapat menggantikan peran yang selama ini terabaikan, yakni sebagai penyalur aspirasi rakyat. Dalam menjalankan peran ini, meskipun lebih dalam kapasitas informal, kiai/nyai kadangkala justru lebih efektif. Misalnya mereka berhubungan langsung dengan para perumus kebijakan negara dari berbagai jenjang, sesuai kekuatan tawar mereka, tanpa melalui prosedur formal yang birokratis.