P3M, Depok.- Radikalisme agama di Indonesia bisa disebabkan karena salah meletakkan hubungan agama dengan dasar negara. Radikalisme agama akan tumbuh subur jika hubungan agama dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak disambungkan dengan tepat.

"Ini harus diselesaikan. Karena dari sinilah tumbuh sumber radikalisme agama jika tidak disambungkan dengan pas," kata Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikam K.H. Hasyim Muzadi saat memberikan sambutan pada Workshop "Membangun Kesadaran dan Strategi dalam Menghadapi Gerakan Radikalisme Agama" di Kompleks Pondok Pesantren Al-Hikam, Depok, Jabar, Senin (20/6) malam.

Hasyim mengatakan Al Quran harus menjadi kitab suci yang bermanfaat untuk semuanya. Pasalnya, akhir-akhir ini Al Quran diragukan karena dinilai menjadi masalah. Padahal yang jadi masalah orangnya. "Kita harus buktikan karena Al Quran adalah rahmatan lil alamin dan bukan menjadi fitnatan lil alamin," kata Hasyim.

Untuk mencari solusi menangkal radikalisme di Indonesia, kata Hasyim, semua pihak tidak boleh hanya berwacana saja. Problem ada baik radikalisme agama maupun radikalisme yang tumbuh karena kemiskinan itu harus mendapat perhatian serius, khusus radikalisme agama harus disambungkan dengan wawasan kebangsaan.

"Kita harus gali kembali kenapa tokoh-tokoh agama dulu bisa sepakat dan diterima. Setelah tahun 45 ternyata pancasilan dan NKRI mulai dirobek-robek ada pemberontakan PKI, Kartosuworyo, tahun 1949 ada alur liberalisme, konstituante pun ada tarik menarik," katanya.

Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat yang mewakili Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan radikalisme agama menjadi isu dan perhatian serius, mulai dari kekerasan dengan simbol agama, terorisme yang mengatasnamakan agama. "Apapun pendapat dan analisis, kita sepakat bahwa agama apapun berpotensi untuk disalahtafisrkan. Karena kesempurnaan agama itu barang jadi. Tapi kesempurnaan hidup beragama bukan baragama jadi," kata Bahrul.

Bahrul mengatakan bahwa agama jelas sekali sempurna, tapi beragama merupakan proses yang berwujud pada tindakan dan perjalanan panjang yang dipengaruhi komponen dari dalam dan luar. "Ada beberapa negara yang secara khusus tidak adil dalam menyikapi rasikaliema. Kita harus memberikan informasi bahwa gerakan radikalisme bisa terjadi dimana pun dan kapan pun. Bahkan, anasir radikalieme itu justru tumbuh di luar pendiidkan Islam. Ini disebabkan tidak mempunyai asupan yang cukup mengenai keagamaaan," kata Bahrul.

Bahrul menegaskan bahwa santri pun berperan penting untuk mempersatukan bangsa. Santri dan lembaga agama pun bisa menunjukkan bahwa peran lembaga pendidikan agama dan keagamaan justru jadi penopang NKRI. "Peran kiai menjadi sangat sentral bagi masyarakat dan sekitarnya. Kita menghadirkak kiai justru untuk pencerahan, dan bukan karena pesantren sebagai sumber radikalisme," kata Bahrul.

Untuk menangkal radikalisme agama, kata Bahrul, maka posisi agama dan negara harus menjadi saling menguatkan satu sama lain. Cara lain untuk menangkal radikalisme itu adalah dengan memberikan pelajaran agama yang terpadu, sehingga agama akan mendorong santri untuk terus berkarya. Radikalisme pun bisa ditangkal dengan memberikan pembekalan pendidikan multikultural. "Pluralitas adalah realitas, tapi kesatuan adalah keniscayaan," kata Bahrul.

Cara lainnya, kata Bahrul, radikalisme bisa ditangkal dengan meng aktifkan pesantren dalam kegiatan dialog lintas agama. "Karena pesatren tidak bisa menutup diri, justru harus diperkaya dengan dialog dan aktif terlibat dalam kegiatan dialog lintas agama. Itu harus dilakukan bersama-sama," kata Bahrul.

Sebelumnya, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kemenag Abdul Fatah mengatakan workshop ini atas kerja sama Kementerian Agama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Pondok Pesantren Al-Hikam. Jumlah peserta 51 orang, yang terdiri dari perwakilan pondok pesantren dari berbagai daerah di Jawa dan luar Jawa. Tujuan dari workshop ini adalah mencari solusi yang utuh untuk menangkal gerakan radikalisme di Indonesia. (A-130/das)***

Sumber: Pikiran Rakyat Online, Senin, 20 Juni 2011