JAKARTA. Makin banyak saja elemen bangsa yang menyatakan keprihatinan terhadap maraknya korupsi yang dibarengi dengan lemahnya penegakan hukum di Indonesia belakangan ini. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) juga mengingatkan, negara bisa benar-benar hancur jika tidak ada upaya signifikan memerangi korupsi dari seluruh elemen bangsa.
"NU berkewajiban mengajak seluruh elemen bangsa tergerak dan proaktif sesuai dengan kedudukan, kompetensi, dan kemampuan masing-masing," tegas Rais Am PB NU KH Sahal Mahfudz dalam pidato tertulis yang dibacakan oleh Ketua Umum PB NU Said Aqil Siradj di gedung PB NU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, kemarin (18/6). Pada acara soft launching peringatan harlah ke-85 NU tersebut, Sahal berhalangan hadir karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan.
Ancaman korupsi yang bisa menghancurkan sendi-sendi negara itu ditunjukkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Maslakul Huda, Pati, Jawa Tengah, tersebut lewat fakta sejarah. Kekaisaran Romawi, Babilonia, dan lain-lain menjadi hancur, antara lain, karena tidak mampu mengatasi wabah korupsi. Nasib sama dialami imperium Uni Soviet yang hanya bertahan sekitar 70 tahun. "Kejayaan (Uni Soviet) itu runtuh karena gagal memberantas wabah korupsi yang merasuki tokoh-tokoh pemerintahan dan birokrasi negara," ujarnya.
Menurut Sahal, perilaku korup di negeri ini berada di titik terparah. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, korupsi sudah tidak lagi hanya dilakukan oleh aparat negara atau pengusaha. Korupsi juga marak dilakukan oleh penegak hukum dan politisi. "Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi jadi mandul dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara semakin lama semakin lemah," imbuh rais am PB NU yang kini menjalani periode ketiga kepemimpinan tersebut.
Pada acara itu, hadir pula sejumlah tokoh nasional dan politik. Di antaranya, Ketua MPR Taufik Kiemas, mantan Wapres Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto.
Selain menjelaskan ancaman kehancuran negara karena maraknya korupsi, isi pidato Sahal menyinggung sejumlah persoalan bangsa yang lain. Di antaranya, kedaulatan dan kemandirian negara, demokrasi, ekonomi, kepemimpinan, dan pendidikan.
Soal kedaulatan, PB NU juga prihatin terhadap besarnya pengaruh asing di hampir tiap kebijakan negara. Negeri ini, terang Sahal, tampak menjadi begitu penurut terhadap aturan lembaga multilateral, seperti WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) dan IMF (Dana Moneter Internasional). "Itu banyak merugikan hampir seluruh sektor ekonomi, terutama sektor"pertanian, karena (sektor-sektor tersebut) tidak memperoleh perlindungan yang cukup," kritiknya.
Peringatan harlah NU tahun ini, rencananya, diwarnai serangkaian kegiatan di sejumlah kota. Beberapa di antaranya berupa seminar dan pameran UKM di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Puncak acara dilangsungkan di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Juli mendatang. Diperkirakan acara tersebut bakal dihadiri 120 ribu kaum nahdliyin dari berbagai daerah. (dyn/c11/tof/jpnn)

Sumber: Samarinda Pos Online, 19 Juni 2011