Jakarta-Jaringan lembaga swadaya masyarakat peduli pendidikan (CSOiEFA) menilai pendidikan untuk kaum perempuan dan anak perempuan perlu terus digalakkan ke depan. Pasalnya, peluang kelompok perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak masih kecil. Setidaknya, hal itu dibuktikan dengan mayoritas kelompok buta huruf di Indonesia berasal dari kalangan perempuan.

"Kondisi perempuan yang memprihatinkan seperti ini perlu kita perbaiki melalui jalur pendidikan," kata Sekretaris Umum Muslimat NU Yies Sa'diyah Maksum di Jakarta, Minggu (1/5).

Tantangan sektor pendidikan di Indonesia sekarang, kata Yies Sa'diyah, selain kualitas sumber daya manusia yang masih rendah juga persoalan kesenjangan pendidikan antara kaum laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu sudah saatnya kondisi itu diubah dengan menggalakkan pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan ke depan.

"Banyak perempuan dan anak perempuan, terutama di daerah perdesaan yang kemudian tidak melanjutkan pendidikannya jika sudah lulus sekolah dasar, jika sudah lulus sekolah dasar dianggap sudah cukup, yang penting bisa membaca, kondisi ini juga dipengaruhi oleh budaya yang berkembang di masyarakat di mana laki-laki lebih penting daripada perempuan," kata Yies Sa'diyah.

Sementara, pemerhati pendidikan, Darmaningtyas mengatakan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan lebih terasa di jenjang perguruan tinggi. Setelah lulus SMA ataupun SMK jarang perempuan melanjutkan ke jenjang kuliah. Kalau pun melanjutkan cukup jenjang diploma agar bisa cepat bekerja. Sementara, jenjang S 1 didominasi kaum laki-laki.

Bila pemerintah mau mengurangi kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan, kata pengurus Majelis Luhur Tamansiswa Yogyakarta ini, maka pembenahannya bukan hanya di sistem rekrutmen perguruan tinggi semata tapi juga pembenahan sistem pendidikan di SMP dan SMA. Kelompok perempuan perlu diberikan ruang agar dapat masuk ke SMP dan SMA favorit yang dapat memperlancar akses untuk masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN).

"PTN juga tidak boleh dikomersialkan, kebanyakan perempuan miskin tidak bisa akses ke pendidikan tinggi, meskipun pemerintah selalu menyatakan bahwa ada jatah 20 persen bangku pendidikan untuk kaum miskin, tapi hal itu sulit terpenuhi," ujarnya. [jurnas/www.csoiefa.org]